KARAWANG | PRANABERITA.CLICK | Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, H. Aep dan H. Maslani, dalam program Seratus Hari Kerja Bupati (Sehati) telah berkomitmen untuk mendorong pembangunan, baik SDM dan insfrastruktur, di Kabupaten Karawang makin maju.
Namun ironi, ‘kelakuan’ Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang telah mencoreng program Sehati.
Indikasinya, proyek pengadaan dan pemasangan marka jalan yang sedang dikerjakan Dishub tetiba ditimpa dengan proyek peningkatan jalan (pengaspalan/hotmix) Dinas PUPR, imbasnya marka jalan yang baru saja dikerjakan tertutup oleh aspal.
Kondisi itu terlihat di antaranya di Jalan Nagasari Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dan Jalan Wijayakusumah Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur.
Pemerhati kebijakan pemerintah, Asep Agustian, mengatakan, Dishub Karawang yang saat ini sedang mendapat sorotan publik karena proyek pengadaan dan pemasangan marka jalan dinilai banyak kejanggalan menjadi makin terlihat ketidakberesan kinerja para pejabatnya dengan adanya marka jalan yang tertimpa aspal.
“Saya bukan mau tendensius terhadap Dishub, tapi karena kinerjanya yang masih belum bagus atau baik. Para pejabat Dishub ini harus diganti oleh BKPSDM, dalam hal ini untuk bisa melihat, mempertimbangkan dan memutuskan, mulai dari kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi agar semua dievaluasi kembali,” kata Askun, sapaan akrabnya kepada delik.co.id, Kamis (22/5/2025) petang.
“Saya meminta dengan hormat kepada Bupati H. Aep Syaepuloh untuk betul-betul mengevaluasi para pejabat Dishub secara seksama dan menempatkan orang tepat di Dishub,” sambungnya yang juga Ketua DPC Peradi Karawang.
Askun menilai, klarifikasi atau bantahan Plt Kabid yang juga PPK Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan beberapa waktu lalu dinilai sarat pembenaran dan hanya bersilat lidah seolah-olah dirinya paling tahu secara administrasi, tetapi ternyata dia dalam pengadaan melalui metode e-catalog masih menggunakan versi 5 yang sudah kadaluarsa sejak Januari 2025.
“Bagaimana tuh nasibnya si pelaksana apakah bisa cair anggarannya, tapi kalau tidak bisa cair mau cerita apa? Kasihan dong pelaksana. Jadi saya minta kepada Bupati untuk evaluasi para pejabat Dishub dan dipindahkan ke bagian mana yang menurut Bupati cocok,” tegasnya.
Askun menegaskan, tertutupnya marka jalan oleh pengaspalan merupakan contoh koordinasi buruk antara Dishub dengan Dinas PUPR.
“Seorang Plt Kabid Sarpras Dishub yang konon katanya dia pernah di Dinas PUPR, tapi kok tidak bisa koordinasi baik dengan Dinas PUPR. Saat ini saja proyek pemasangan marka jalan sedang disorot kemudian ditimpa sama hotmix baru, nah nanti bagaimana temuannya? Apakah berarti harus dicat ulang lagi? Kenapa sih tidak bisa koordinasi dengan baik dua OPD ini, kalau memang ada pengaspalan hotmix ya kenapa sih pemasangan marka jalan harusnya ditunda dulu,” ujarnya.
Askun turut menyoroti Kabid Jembatan dan Jalan Dinas PUPR Karawang, Tri Winarto, yang dinilainya lemah dalam pengawasan.
“Saya kritisi Dishub dan Dinas PUPR bukan karena saya tidak suka, Dishub aja masih dikhawatirkan ada temuan pelanggaran kebocoran keuangan negara, eh ini marka jalan malah ditutup salam hotmix. Ini jelas dua OPD ini koordinasinya buruk dan tidak ada sinkronisasi dalam program kerjanya, akhirnya nanti saling cuci tangan dan saling menyalahkan,” tandasnya.
Terpisah, redaksi delik.co.id berupaya meminta penjelasan dari Kabid Jembatan dan Jalan Dinas PUPR Karawang Tri Winarto terkait proyek pengaspalan atau hotmix jalan yang menimpa marka jalan, namun hingga berita ini Tri masih enggan menanggapi konfirmasi dari delik.co.id.
Begitu juga ketika redaksi delik.co.id, berupaya meminta penjelasan melalui akun Whatsapp kepada Plt Kabid Sarpras Dishub Karawang Niken Dihe, namun sejak kemarin hingg berita ini terbit, akun WA Dihe masih terlihat ceklis satu.
(red).
