KARAWANG | PRANA.CLICK | Polemik keberadaan jembatan permanen milik PT Jui Shin Indonesia di atas Sungai Cibeet, perbatasan Karawang–Bekasi, kian panas. Surat resmi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum yang beredar luas menegaskan bahwa sempadan Sungai Cibeet adalah milik negara, sehingga segala bentuk pemanfaatannya wajib melalui izin resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Surat bernomor SA0203-Ay/128 tertanggal 21 Agustus 2025 itu ditandatangani langsung Kepala BBWS Citarum, Marasi Denny Lubert, S.T., M.P.S.D.A. dan ditujukan kepada Ketua Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Karawang. Dalam suratnya, BBWS mengutip Pasal 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 38 Tahun 2011 yang menyebut sungai, termasuk palung dan sempadannya, merupakan kekayaan negara yang sepenuhnya dikuasai negara.
Tak hanya menegaskan status tanah, BBWS juga menyoroti jembatan permanen yang dibangun PT Jui Shin Indonesia sejak 2015. Jembatan tersebut berdiri di atas Sungai Cibeet tanpa izin resmi, namun hingga kini tetap difungsikan sebagai akses utama perusahaan.
“Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sudah mengimbau PT Jui Shin Indonesia agar segera mengurus perizinan jembatan tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum,” tulis surat itu.
Warga Desak Ketegasan Pemerintah
Beredarnya surat BBWS memicu reaksi beragam dari warga sekitar. Rohmat (45) menilai pemerintah harus berani menegakkan aturan. “Kalau memang jembatan itu dibangun tanpa izin resmi, sebaiknya pemerintah tegas. Jangan sampai fasilitas berdiri di atas tanah negara tanpa aturan jelas,” ujarnya.
Siti Aminah (39) mengingatkan pentingnya memperhitungkan aspek lingkungan dan kepentingan publik. “Selama ini jembatan memang membantu mobilitas, tapi kalau statusnya bermasalah harus ada solusi yang tidak merugikan warga,” katanya, Selasa (2/9/2025).
Andi (28) menekankan perlunya transparansi. “Jangan sampai ada kesan pilih kasih. Kalau memang harus diurus izinnya, ya harus sesuai aturan, biar semua jelas dan tidak jadi polemik,” ujarnya.
Aktivis Lingkungan Minta Dibongkar
Ketua Sarekat Hijau Indonesia Karawang, Nace Permana, menegaskan keberadaan jembatan PT Jui Shin melanggar aturan dan merugikan masyarakat. “Jembatan itu digunakan untuk mobilisasi kendaraan berat perusahaan, jalan cepat rusak, polusi meningkat, tapi izinnya tidak ada. Kami menunggu konsistensi BBWS untuk berani membongkar jembatan tersebut,” tegasnya.
Nace juga menuding ada standar ganda dalam penegakan aturan. “Kemarin jembatan prahu saja BBWS berani ancam bongkar, tapi kenapa jembatan permanen tidak disentuh? Faktanya, sejak awal jembatan ini tidak pernah benar-benar untuk publik. Warga yang melintas justru dianggap masuk wilayah perusahaan,” ujarnya keras.
Menurutnya, jika status ilegal jembatan sudah jelas, maka Pemda Karawang, Bekasi, bersama Satpol PP harus berkoordinasi dengan BBWS untuk segera mengambil tindakan. “Intinya, negara jangan kalah oleh perusahaan. Kalau tidak sah, bongkar!” pungkasnya.
Menunggu Sikap Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Jui Shin Indonesia maupun pemerintah daerah Karawang dan Bekasi belum memberikan keterangan resmi. Publik kini menunggu apakah BBWS dan pemerintah pusat berani mengambil langkah tegas, atau justru membiarkan jembatan ilegal itu terus beroperasi di atas tanah negara.
Teddy/Red
